BTN Harus Fokus Pada Pembiayaan Perumahan
Komisi V DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) tetap fokus pada pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi V DPR RI yang dihadiri oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asy’ari, Menteri Negara (Meneg) BUMN Sofyan Djalil dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Siti Fadjrijah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/2).
Komisi V DPR RI meminta Bank Tabungan Negara (BTN) bersama-sama dengan konsultan independen untuk mengkaji berbagai kemungkinan dalam rangka melakukan penguatan permodalan BTN. Meneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan, nantinya konsultan independen yang akan memutuskan status PT Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan penawaran saham perdana (IPO) atau justru diakuisisi oleh bank pemerintah yang lain.
“Biar nanti konsultan menilai mana yang terbaik bagi BTN dalam rangka kita menjamin bahwa BTN tetap menjadi bank yang membiayai kredit untuk masyarakat menengah ke bawah,” lanjut Sofyan.
Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi V DPR RI, hasil pengkajian terhadap BTN yang akan dilakukan oleh konsultan independen, disampaikan kepada tim Komisi V DPR RI dan akan ditetapkan kemudian selambat-lambatnya akhir bulan April 2008 untuk dilakukan pendalaman.
Sementara Menpera Yusuf Asy’ari merasa optimistis bahwa BTN akan tetap menjadi bank fokus perumahan, meski masih menunggu hasil dari konsultan independen.
“Saya yakin teman-teman di Komisi V sepakat dengan kita tentang posisi BTN,” tegas Menpera.
Sedangkan Deputi Gubernur BI Siti Fadjrijah mengatakan saat ini BTN memang perlu didorong untuk transformasi dalam rangka meningkatkan kapasitasnya untuk berperan dalam program pembiayaan perumahan. (wk)
PSU Tidak Beres
Rombongan Komisi V DPR RI dan pejabat Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) meninjau kawasan siap bangun (Kasiba) Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, (21/2). Terlihat prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) berupa jalan lingkungan dan selokan di Kasiba tersebut tidak sesuai dengan perencanaan.
Daya Beli PNS Membeli Rumah Rendah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai masih memiliki daya beli rendah untuk membeli rumah. Hal ini antara lain dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Untuk itu dipandang memperbesar dana subsidi baik dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum)-PNS maupun sumber lain.
Demikian dipaparkan Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Iskandar Saleh saat melakukan kunjungan lapangan bersama anggota Komisi V DPR RI di kawasan siap bangun (Kasiba) Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, (21/2).
“Banyak bank menyampaikan kepada kami, bahwa kapasitias PNS untuk meminjam sudah tergerus untuk mengangsur barang konsumtif yang lain,” kata Iskandar.
Saat ini, menurut Iskandar, tengah digodok Keppres mengenai Pinjaman Uang Muka (PUM) yang disalurkan melalui Badan Pertimbangan Perumahan (Bapertarum)-PNS yang besarnya Rp10 juta untuk rumah biasa dan Rp 20 juta untuk rumah bersusun.
“Sebelumnya harus dilaksanakan penyesuaian terhadap iuran yang dipotong dari gaji PNS setiap bulan yang dinilai sudah tidak realistis dengan gaji saat ini,” lanjutnya.
Melalui Bapertarum-PNS, sesuai golongannya PNS saat ini dipotong sebesar Rp 3.000, Rp 5.000, Rp 7.000 dan Rp 10.000.
“Saat ini tengah diusulkan sebesar Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 30.000, dan Rp 40.000. Tujuannya agar Bapertarum-PNS tidak defisit dalam melaksanakan pembiayaan,” kata Iskandar.
Demikian dipaparkan Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Iskandar Saleh saat melakukan kunjungan lapangan bersama anggota Komisi V DPR RI di kawasan siap bangun (Kasiba) Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, (21/2).
“Banyak bank menyampaikan kepada kami, bahwa kapasitias PNS untuk meminjam sudah tergerus untuk mengangsur barang konsumtif yang lain,” kata Iskandar.
Saat ini, menurut Iskandar, tengah digodok Keppres mengenai Pinjaman Uang Muka (PUM) yang disalurkan melalui Badan Pertimbangan Perumahan (Bapertarum)-PNS yang besarnya Rp10 juta untuk rumah biasa dan Rp 20 juta untuk rumah bersusun.
“Sebelumnya harus dilaksanakan penyesuaian terhadap iuran yang dipotong dari gaji PNS setiap bulan yang dinilai sudah tidak realistis dengan gaji saat ini,” lanjutnya.
Melalui Bapertarum-PNS, sesuai golongannya PNS saat ini dipotong sebesar Rp 3.000, Rp 5.000, Rp 7.000 dan Rp 10.000.
“Saat ini tengah diusulkan sebesar Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 30.000, dan Rp 40.000. Tujuannya agar Bapertarum-PNS tidak defisit dalam melaksanakan pembiayaan,” kata Iskandar.
Komisi V Dukung Pilot Project Perumahan PNS
Komisi V DPR RI mendukung suatu proyek percontohan (pilot project) untuk penyediaan perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS). Kawasan perumahan yang akan menjadi pilot project tersebut terletak di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
“Kita sudah sepakat dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan pemerintah daerah bahwa daerah ini akan kita jadikan pilot project untuk penyediaan perumahan bagi PNS,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yosep Umar Hadi di sela kunjungan lapangan bersama para pejabat Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), di Cisauk, Tangerang, Kamis, (21/2).
Kawasan siap bangun (Kasiba) Cisauk seluas 240 hektare terdapat tiga lokasi pengembangan perumahan untuk rakyat kecil yakni perumahan Griya Suradita, perumahan Serpong Asri dan perumahan Perumnas. Direncanakan sejumlah 2.870 unit rumah untuk PNS dibangun, terdiri dari 2.000 unit rumah bersubsidi dan 870 rumah non subsidi. Dari jumlah tersebut baru 1000 rumah yang terbangun.
Komisi V DPR RI memandang perlunya sebuah program yang terintegrasi dari semua sektor baik dari Pemda, Kementerian maupun Departemen terkait guna mengembangkan kawasan tersebut.
“Pengawasan dan perencanaan perlu dilakukan secara terintegrasi termasuk PSU-nya, air bersih, listrik, akses jalan, termasuk kereta api,” lanjut Yosep.
Mengenai mekanisme pemberian subsidi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), Yosep mengusulkan adanya perubahan untuk menghindari pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai perencanaan.
“Ke depan sebaiknya PSU tidak dikerjakan oleh kontraktor lain tetapi kepada pengembang,” kata Yosep.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Nanang Komara mengatakan kesiapan untuk mendukung program perumahan bagi PNS di Kasiba Cisauk.
“Kami sedang menyiapkan satu tim dengan bentuk badan pengelola Kasiba,” ujarnya. (*)
“Kita sudah sepakat dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan pemerintah daerah bahwa daerah ini akan kita jadikan pilot project untuk penyediaan perumahan bagi PNS,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yosep Umar Hadi di sela kunjungan lapangan bersama para pejabat Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), di Cisauk, Tangerang, Kamis, (21/2).
Kawasan siap bangun (Kasiba) Cisauk seluas 240 hektare terdapat tiga lokasi pengembangan perumahan untuk rakyat kecil yakni perumahan Griya Suradita, perumahan Serpong Asri dan perumahan Perumnas. Direncanakan sejumlah 2.870 unit rumah untuk PNS dibangun, terdiri dari 2.000 unit rumah bersubsidi dan 870 rumah non subsidi. Dari jumlah tersebut baru 1000 rumah yang terbangun.
Komisi V DPR RI memandang perlunya sebuah program yang terintegrasi dari semua sektor baik dari Pemda, Kementerian maupun Departemen terkait guna mengembangkan kawasan tersebut.
“Pengawasan dan perencanaan perlu dilakukan secara terintegrasi termasuk PSU-nya, air bersih, listrik, akses jalan, termasuk kereta api,” lanjut Yosep.
Mengenai mekanisme pemberian subsidi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), Yosep mengusulkan adanya perubahan untuk menghindari pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai perencanaan.
“Ke depan sebaiknya PSU tidak dikerjakan oleh kontraktor lain tetapi kepada pengembang,” kata Yosep.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Nanang Komara mengatakan kesiapan untuk mendukung program perumahan bagi PNS di Kasiba Cisauk.
“Kami sedang menyiapkan satu tim dengan bentuk badan pengelola Kasiba,” ujarnya. (*)
BTN Harus Diperkuat
JAKARTA-BP Untuk mendorong pertumbuhan perumahan rakyat, maka diperlukan bank yang fokus melayani sektor perumahan rakyat. Demikian dikatakan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asy’ari di Gedung DPR RI, Jakarta (20/2).
Selama ini bank yang berperan penting dalam pembiayaan perumahan adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Namun rencana akusisi BTN dinilai akan menjauhkan fungsinya sebagai bank yang menangani pembiayaan perumahan rakyat. Menpera memandang bahwa saat ini justru BTN harus diperkuat.
“Saat ini peran BTN sudah tidak diragukan lagi. Maka kita mengusulkan bagaimana memperkuat BTN agar bisa memfasiilitasi KPR dan subsidi perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah,” tutur Menpera.
Jika selama ini BTN dianggap terlalu kecil, Menpera menilai perlu penguatan modal agar kemampuannya menjadi lebih besar. (wk)
Selama ini bank yang berperan penting dalam pembiayaan perumahan adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Namun rencana akusisi BTN dinilai akan menjauhkan fungsinya sebagai bank yang menangani pembiayaan perumahan rakyat. Menpera memandang bahwa saat ini justru BTN harus diperkuat.
“Saat ini peran BTN sudah tidak diragukan lagi. Maka kita mengusulkan bagaimana memperkuat BTN agar bisa memfasiilitasi KPR dan subsidi perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah,” tutur Menpera.
Jika selama ini BTN dianggap terlalu kecil, Menpera menilai perlu penguatan modal agar kemampuannya menjadi lebih besar. (wk)
Langganan:
Postingan (Atom)